PELAKSANAAN OUTSOURCING DITINJAU DARI ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN TIDAK MENGABURKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Pengantar
Perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi yang demikian cepat membawa dampak timbulnya persaingan usaha yang begitu ketat dan terjadi di semua lini.Lingkungan yang sangat kompetitip ini menuntut dunia usaha untuk menyesuaikan dengan tuntutan pasar yang memerlukan respons yang cepat dan fleksibel dalam meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan.Untuk itu dperlukan suatu perubahan struktural dalam pengelolaan usaha dengan memperkecil rentang kendali manajemen, dengan memangkas sedemikian rupa sehingga dapat menjadi lebih efektif, efisien dan produktif. Dalam kaitan itulah dapat dimengerti bahwa kalau kemudian muncul kecendrungan uotsourcing yaitu memborongkan satu bagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan yang tadinya dikelola sendiri kepada perusahaan lain yang kemudian disebut perusahaan penerima pekerjaan.
Praktek sehari-hari outsourcing selama ini diakui lebih banyak merugikan pekerja/buruh, karena hubungan kerja selalu dalam bentuk tidak tetap/kontrak (PKWT), upah lebih rendah, jaminan sosial kalaupun ada hanya sebatas minimal, tidak adanya job security serta tidak adanya jaminan pengembangan karir dan lain-lain sehingga memang benar kalau dalam keadaan seperti itu dikatakan praktek outsourcing akan menyengsarakan pekerja/buruh dan membuat kaburnya hubungan industrial .
Hal tersebut dapat terjadi karena sebelum adanya UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan dibidang ketengakerjaan yang mengatur perlindungan terhadap pekerja/buruh dalam melaksanakan outsourcing. Kalaupun ada, barang kali Permen Tenaga Kerja No. 2 Tahun 1993 tentang kesempatan kerja waktu tertentu atau (KKWT), yang hanya merupakan salah satu aspek dari ousourcing.
Walaupun diakui bahwa pengaturan outsourcing dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 belum dapat menjawab semua permasalahan outsourcing yang begitu luas dan kompleks, namun setidak-tidaknya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh terutama yang menyangkut syarat-syarat kerja, kondisi kerja serta jaminan sosial dan perlindungan kerja lainnya serta dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan apabila terjadi permasalahan.

Pelaksanaan outsourcing

Dalam beberapa tahun terakhir ini pelaksanaan outsourcing dikaitkan dengan hubungan kerja, sangat banyak dibicarakan oleh pelaku proses produksi barang maupun jasa dan oleh pemerhati, karena outsourcing banyak dilakukan dengan sengaja untuk menekan biaya pekerja/buruh (labour cost) dengan perlindungan dan syarat kerja yang diberikan jauh di bawah dari yang seharusnya diberikan sehingga sangat merugikan pekerja/buruh.
Pelaksanaan outsourcing yang demikian dapat menimbulkan keresahan pekerja/buruh dan tidak jarang diikuti dengan tindakan mogok kerja,sehingga maksud diadakannya outsourcing seperti apa yang disebutkan di atas menjadi tidak tercapai, oleh karena terganggunya proses produksi barang maupun jasa.
Terminologi outsourcing terdapat dalam Pasal 1601 b KUH Perdata yang mengatur perjanjian-perjanjian pemborongan pekerjaan yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang ke satu, pemborong, mengikatkan diri untuk membuat suatu kerja tertentu bagi pihak yang lain, yang memborongkan dengan menerima bayaran tertentu. Sementara dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 secara eksplisip tidak ada istilah outsourcing tetapi praktek outsourcing dimaksud dalam UU ingin dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu pemborongan pekerjaan dan penyediaan pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66.

Praktek outsourcing dalam UU Ketengakerjaan tersebut dapat dilaksanakan dengan persyaratan yang sangat ketat sebagai berikut:

Perjanjian pemborongan pekerjaan dibuat secara tertulis;
Bagian pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penerima pekerjaan, diharuskan memenuhi syarat-syarat:
apabila bagian pekerjaan yang tersebut dapat dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama ;
bagian pekerjaan itu merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan sehingga kalau dikerjakan pihak lain tidakkan menghambat proses produksi secara langsung ;dan
dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan. Semua persyaran diatas bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka bagian pekerjaan tersebut tidak dapat dioutsourcingkan.

Perusahaan penerima pekerjaan harus ber ?badan hukum?. Ketentuan ini diperlukan karena banyak perusahaan penerima pekerjaan yang tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban terhadap hak-hak pekerja/buruh sebagaimana mestinya sehingga pekerja/buruh menjadi terlantar. Oleh karena itu ber ?badan hukum? menjadi sangat penting agar tidak bisa menghindar dari tanggung jawab. Dalam hal perusahaan penerima pekerjaan, demi hukum beralih kepada perusahaan pemberi pekerjaan;

Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan penerima pekerja sekurang-kurangnya sama dengan pekerja/buruh pada perusahaan pemberi kerja agar terdapat perlakuan yang sama terhadap pekerja/buruh baik di perusahaan pemberi maupun perusahaan penerima pekerjaan karena pada hakekatnya bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama,sehingga tidak ada lagi syarat kerja, upah, perlindungan kerja yang lebih rendah.

Hubungan kerja yang terjadi pada outsourcing adalah antara pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pekerjaan dan di tuangkan dalam Perjanjian Kerja tertulis.Hubungan kerja tersebut pada dasarnya PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tak Tertentu ) atau tetap dan bukan kontrak, akan tetapi dapat pula dilakukan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) /kontrak apabila memenuhi semua persyaratan baik formal maupun materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Dengan demikian maka hubungan kerja pada outsouring tidak selalu dalam bentuk PKWT/Kontrak , apalagi akan sangat keliru kalau ada yang beranggapan bahwa outsourcing selalu dan atau sama dengan PKWT.
?Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh? yang merupakan salah satu bentuk dari outsourcing, harus dibedakan dengan ?Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta? (Labour Supplier). Sebagaimana diatur dalam Pasal 35,36,37, dan 38 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yaitu apabila tenaga kerja telah di tempatkan, maka hubungan kerja yang terjadi sepenuhnya adalah pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi kerja bukan dengan lembaga penempatan tenaga kerja swasta tersebut.

Dalam pelaksanaan penyediaan jasa pekerja/buruh, perusahaan pemberi kerja tidak boleh memperkerjakan pekerja /buruh untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi dan hanya boleh di gunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Kegiatan di maksud antara lain: usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha penyedia makanan bagi pekerja/buruh (catering), usaha tenaga pengaman/satuan pengamanan (security), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan serta usaha penyedia angkutan pekerja/buruh.

Di samping persyaratan yang berlaku untuk pemborongan pekerjaan, perusahaan penyediaan jasa pekerja/buruh bertanggung jawab dalam hal perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan hubungan industrial yang terjadi.

Perlindungan hukum
Pangaturan pelaksanan outsourcing bila dilihat dari segi hukum ketenagakerjaan yang di sebutkan di atas adalah untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan outsourcing dan dalam waktu bersamaan memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh, sehingga adanya anggapan bahwa hubungan kerja pada outsourcing selalu menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak sehingga mengaburkan hubungan industrial adalah tidak benar. Pelaksanan hubungan kerja pada outsourcing telah diatur secara jelas dalam Pasal 65 ayat (6) dan (7) dan Pasal 66 ayat (2) dan (4) UU Ketenagakerjaan. Memang pada keadaan tertentu sangat sulit untuk mendefinisikan/menentukan jenis pekerjaan yang dikatagorikan penunjang. Hal tersebut dapat terjadi karena perbedaan persepsi dan adakalanya juga dilatarbelakangi oleh kepentingan yang diwakili untuk memperoleh keuntungan dari kondisi tersebut. Di samping itu bentuk-bentuk pengelolaan usaha yang sangat bervariasi dan beberapa perusahaan multi nasional dalam era globalisasi ini membawa bentuk baru pola kemitraan usahanya,menambah semakin kompleksnya kerancuan tersebut.Oleh karena itu melalui Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 diharapkan mampu mengakomodir/memperjelas dan menjawab segala sesuatu yang menimbulkan kerancuan tersebut dengan mempertimbangkan masukan dari semua pihak pelaku proses produksi barang maupun jasa.
Selain upaya tersebut, untuk mengurangi timbulnya kerancuan, dapat pula dilakukan dengan membuat dan menetapkan skema proses produksi suatu barang maupun jasa sehingga dapat di tentukan pekerjaan pokok/utama (core business) ; di luar itu berarti pekerjaan penunjang. Dalam hal ini untuk menyamakan persepsi perlu dikomunikasikan dengan pekerja/buruh dan SP/SB serta instansi terkait untuk kemudian dicantumkan dalam PP/PKB.

Penutup

Pengaturan outsourcing dalam UU ketenagakerjaan berikut peraturan pelaksanaannya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan sekaligus memberikan bagi pekerja/buruh. Bahwa dalam prakteknya ada yang belum terlaksana sebagaimana mestinya adalah masalah lain dan bukan karena aturannya itu sendiri.
Oleh karena itu untuk menjamin terlaksananya secara baik sehingga tercapai tujuan untuk melindungi pekerja/buruh,diperlukan Pengawas Ketenagakerjaan maupun oleh masyarakat di samping perlunya kesadaran dan itikad baik semua pihak.

(OLEH :MUZNI TAMBUSAI*)

(*) Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial

Silaturahmi yang membuahkan Ridha Allah

Suatu saat, selepas melaksanakan shalat di Masjid Nabawi, Madinah, Rasulullah SAW, berbagi sapa dan berbincang-bincang dengan para sahabatnya tentang berbagai hal. Dalam pertemuan tersebut, beliau berupaya memberikan dorongan kepada kaum Muslimuntuk saling mencintai karena Allah dan demi meraih ridha-Nya. Beliaupun menceritakan sebuah kisah.
"Wahai sahabat-sahabatku," tutur beliau,"Suatu ketika, ada seorang pria yang berkunjung kepada saudaranya di jalan Allah. Kemuian Allah SWT, mengirimkan malaikat untuk bertanya kepadanya. Ketika bertemu dengan orang itu, malaikat itupun bertanya,
"Wahai saudaraku, engkau hendak kemana ?"
"Aku hendak mengunjungi saudaraku si Fulan!" jawab orang itu.
"Apakah keperluanmu kepadanya ?" tanya sang malaikat penuh selidik.
"Tidak ada !" jawab orang itu.
"Apakah dia mempunyai hubungan kekeluargaan denganmu ?" tanya sang malaikat lebih jauh lagi.
"Tidak !" jawab orang itu
"Apakah karena dia pernah memberimu sesuatu ?" tanya sang malaikat sekali lagi.
"Tidak !" jawab orang itu lagi
"Kalau begitu, apa sebabnya engkau berkunjung kepadanya ?" tanya sang malaikat
"Aku mencintainya di jalan Allah !" jawab orang itu.
"Wahai saudaraku," ucap sang malaikat memberi tahu orang itu, "sesungguhnya Allah SWT mengutusku kepadamu untuk menerangkan bahwa Dia mencintai mencintaimu karena cintamu kepadanya, dan Dia mengharapkan surga untukmu !"

(sumber : Mutiara Akhlak Rasulullah SAW)

TELAAH RESUME PELAMAR YANG SUKSES MENDAPATKAN PEKERJAAN

Sebagai media yang menjembatani pertemuan antara perusahaan penyedia lowongan dan pencari kerja di Indonesia, kami mendapatkan banyak pengalaman menarik dan masukan yang berharga dari kedua belah pihak. Beberapa diantaranya mungkin perlu Anda cermati.
Apa Isi Resume Kandidat Yang Sukses Mendapatkan Pekerjaan?Ada kandidat yang begitu mudah mendapatkan pekerjaan melalui karir.com, bahkan sampai lebih dari sekali. Tentu ada yang membedakan dia dari kandidat lainnya. Berikut ini adalah hasil investigasi kami terhadap hal-hal yang memungkinkan untuk kami pantau di karir.com :

Resumenya lengkap dan menarikKandidat-kandidat yang sudah lebih dari sekali diterima kerja melalui karir.com, ternyata resumenya memang lengkap dan menarik. Semua ruang yang disediakan oleh karir.com, digunakan secara maksimal untuk memberikan informasi tentang kualifikasi dirinya. Jadi, pada kolom Pengalaman Bekerja, deskripsi pekerjaannya diuraikan dengan singkat dan jelas (menggunakan bullet points). Begitu pula kolom Informasi Tambahan diisi dengan hal-hal yang positif tentang dirinya seperti misalnya : sertifikat yang dimiliki, penguasaan tentang standar ISO tertentu, bahasa asing yang dikuasai, tipe kepribadian, prestasi yang pernah dicapai dan sebagainya.

Pengalaman kerjanya solid, fokus di satu bidang dan sesuai dengan posisi yang dilamar.
Semua informasi yang dicantumkan pada resume sesuai/mendukung posisi yang dilamar. Misalnya : isi pada kolom Fungsi Kerja dan Industri yang Diinginkan, benar-benar sesuai dengan perusahaan yang dituju dan posisi yang dilamar.

Saran kami berdasarkan masukan dari HRD/Rekruter :

1. Banyak HRD/rekruter mengalami kesulitan dalam menentukan kandidat mana yang layak untuk diproses lebih lanjut, khususnya ketika meneliti resume lulusan baru. Kebanyakan, informasi yang disajikan di resume sangatlah minim. Padahal pada tahap awal, resume adalah satu-satunya bahan dasar HRD dalam menentukan pilihan. Jadi, sekali lagi ini tentang RESUME. Jangan memberikan informasi yang terlalu sedikit. Jangan kehabisan akal dalam membuat dan mengisi resume di karir.com. Beri mereka alasan untuk memanggil Anda!

2. Bila Anda belum pernah bekerja, kolom pengalaman bekerja bisa diisi dengan pengalaman magang atau praktikum lengkap dengan deskripsi tugas Anda

3. Informasi Tambahan, bisa diisi dengan keterampilan yang Anda kuasai, pengalaman berorganisasi, sertifikat yang dimiliki atau prestasi yang pernah dicapai, misalnya IPK yang tinggi, pemenang dari kejuaraan tertentu dan lainnya.

4. Pastikan bahwa semua informasi yang Anda masukkan di resume tidak bertentangan dengan posisi yang dilamar. Contoh yang bertentangan misalnya : Anda melamar sebagai Marketing Staff di perusahaan manufaktur, tetapi di kolom Fungsi Kerja yang Diinginkan, Anda mengisi : Tour Guide, Customer Service dan Penyiar TV/Radio. Lalu pada kolom Industri yang Diinginkan, Anda mengisi : Biro Wisata, Telekomunikasi dan TV/Radio. Jadi evaluasi dan bila perlu modifikasikan resume Anda terlebih dahulu, tiap kali Anda hendak melamar suatu pekerjaan.

(sumber : www.karir.com)